Page 245 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 245

Aturan hukum lainnya yang terkait dengan perlindungan hukum
            terhadap pemilik tanah terdapat di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun
            1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

            a.   Pasal 36 ayat 1 dan 2 tentang hak milik (termasuk tanah) sebagai hak
                asasi dan jaminan tidak adanya perampasan secara sewenang-wenang
                atas hak miliknya oleh siapapun.
            b.  Pasal 37 ayat 1 tentang syarat mencabut hak milik adalah untuk
                kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi dan harus berdasarkan
                undang-undang.

                Adanya implementasi perlindungan hukum kepada pemegang hak
            atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diharapkan
            dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak dari
            adanya pembangunan, sehingga masyarakat tersebut dapat terus terjamin
            kehidupannya. Selain itu, perlindungan hukum merupakan penghormatan
            terhadap hak atas tanah yang dipunyai dipunyai seseorang sesuai dengan
            hukum pertanahan nasional.
                Wilayah ulayat pada umumnya merupakan wilayah strategis karena
            di dalamnya terdapat ruang-ruang yang secara alami terwujud dalam
            kesatuan geografis. Di dalamnya terkait unsur-unsur ekenomi, sosial, budaya
            dan politik, yang  terbentuk berdasarkan perkembangan sejarah, hukum,
            administrasi dan fungsional. Kondisi geografi yang terbentuk secara alami ini
            terdiri dari berbagai ruang antara lain ruang permukiman, ruang penguasaan
            di darat, danau, sungai dan perairan pesisir maupun laut. Wilayah ulayat di
            satuan-satuan masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya berada
            di bentangan darat baik di dataran, pegunungan, dan meliputi sungai, danau,
            bukit maupun lembah sampai di wilayah pesisir, laut bahkan pulau-pulau di
            sekitarnya.

                Masyarakat  hukum  adat,  merupakan  masyarakat  yang  masih  mem-
            praktikkan  kebiasaan-kebiasaan  secara  berulang-ulang yang disertai  sanksi-
            sanksi tertentu, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di
            dalamnya, baik di darat maupun di pesisir, yang diperlukan bagi kehidupan
            mereka. Kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam baik



                                           228
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250