Page 248 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

hak tanah ulayat, akan dilakukan investigasi tanah ulayat masing-masing
masyarakat Hukum Adat.

Pemangku adat memegang atau menguasai tanah ulayat tidak
dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali
telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat
suatu adat istiadat setempat.
Kerapatan Adat merupakan satu-satunya lembaga permusyarawatan
tertinggi adat yang mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan
serta pemindahan kepemilikan tanah ulayat. Hak penguasaan atas tanah
ulayat dibuat atas nama Gelar pemangku Adat yang berhak untuk itu
(hak penguasaan) sesuai dengan Hukum Adat setempat dan berlakunya
sertifikasi hak pemilikan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu ketentuan sertifikasi.

Pemindahan hak kepemilikan tanah ulayat dilarang kecuali untuk
kepentingan (a). Pembangunan daerah dan (b). Kehendak bersama
seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang
berlaku. Penghulu Suku atau Pemangku adat sebagai pemegang atau
penguasa Hak Ulayat secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan
pemerintahan, kesejahteraan dan keamanan di dalam masing-masing
persekutuan Hukum Adat.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang
Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Adapun Dasar Hukum yang digunakan dalam Perda tentang
Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy ini adalah tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sedangkan Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat tidak dimasukan dalam dasar Hukum.
Perda Hak Ulayat Kabupaten Lebak ini tidak mengikuti ketentuan
sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur penentuan

231