Page 250 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

BAB V

KESIMPULAN

Pada dasarnya masyarakat hukum adat memiliki landasan filosofis yang saling
keterkaitan erat dengan tanah dengan hak adat atau hak ulayatnya, terutama
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatannya. Semula memang harus
diakui bahwa masyarakat adat memiliki kewenangan yang boleh dikatakan
sangat otonom dan mutlak dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat.
Namun negara dengan dasar konstitusional kemudian mengklaim tanah-tanah
yang selama ini dikuasai oleh masyarakat hukum adat tanpa memperhatikan
bahwa masyarakat hukum adat secara otonom mempunyai hak atas tanah,
sehingga harus dilindungi untuk kepentingan masyarakat hukum adat itu
sendiri maupun kepentingan negara.
1. Eksistensi hak masyarakat hukum adat atas tanah khususnya hak
ulayat secara yuridis bersumber baik secara konstitusi maupun dalam
hukum pertanahan Indoensia dengan persyaratan pembatasan tertentu
sehingga hukum adat berkedudukan sebagai hukum pelengkap oleh
karena itu dan terkait dengan eksistensi hak masyarakat hukum adat
atas tanah khususnya hak ulayat dengan persyaratan hak ulayat diakui
keberadaannya sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan adanya
kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat untuk mengelola
tanah ulayatnya. Dengan demikian masyarakat hukum adat memiliki
kewenangan penuh secara adat untuk penguasaan dan pemanfaatan atau
pengelolaan tanah ulayatnya, namun secara yuridis formal kewenangan
yang dimilikinya tidak sekuat yang dimiliki oleh Negara seperti yang
tertuang dalam UUPA.

2. Implementasi perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas
tanah secara konstitusional Pengakuan, penghormatan dan perlindungan
hak-hak adat diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 18B maupun Pasal 28
I ayat (3), juga dalam TAP Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan
Agraria dan Pengelolahan Sumber Daya Alam, Walaupun disadari bahwa