Page 249 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

keberadaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat harus dilakukan dengan
melalui penelitian oleh Pemda.

c. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah.

Perda ini adalah sebagai tindak lanjut dari pada ketentuan hasil simposium
terbatas persoalan tanah suku daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
maka perlu dilaksanakan penegasan hak-hak atas tanah suku yang telah
disahkan oleh anggota masyarakat menurut tata cara Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan
mengenai tata cara pemberian hak atas tanah.
Dengan dikeluarkannya Perda NTT Nomor 8 Tahun 1974 ternyata
berkonsekuensi pada eksistensi tanah ulayat. Hal ini dikarenakan adanya
multi tafsir dari isi Perda ini, selain itu juga lemahnya sosialisasi tentang
isi Perda ini menyebabkan implementasinya cenderung bias dari ide
dasar pembentukan Perda tersebut. 215
Dengan adanya Perda NTT Nomor 8 Tahun 1974, pada hakikatnya
menginginkan adanya upaya pemberian bukti formal terhadap tanah
ulayat. Secara teknis untuk membuktikan hal tersebut harus dilakukan
penelitian secara intensif.

Ketiga Peraturan Daerah di atas menunjukan bahwa Implementasi
Perlindungan terhadap hak Ulayat Atas Tanah harus diatur juga di tiap
daerah sesuai dengan hukum adat yang berlaku, oleh sebab itu terkait
dengan keberadaan Hak Ulayat di Maluku belum ada implementasi
dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Mapun Kabupaten/Kota untuk
menjaga dan melestarikan serta memberikan perlindungan terhadap
hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada di Maluku.

215 Yorhan Yohanes Nome, Pedoman Pembinaan Hukum terhadap Tanah Ulayat di Provinsi
NTT, Hasil Identifikasi Instrumen Pembinaan Hukum terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten TTS,
Ngada dan Sumba Barat, Kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pusat
Studi Hukum dan Advokasi HAM Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2007

232