Page 247 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

merupakan sumber kehidupan junjungan mereka. Proteksi yang dilakukan
masyarakat di desa-desa melalui hukum adatnya terhadap pihak luar desa yang
hendak memanfaatkan tanah adalah dengan cara perlu adanya ijin dari kepala
desa setempat bagi pihak luar tersebut. Selain itu masyarakat desa setempat
harus memperoleh keuntungan dari pemanfaatan lahan, dengan cara bahwa
pihak luar yang memanfaatkan lahan, harus tetap memelihara kelestarian
lingkungan.

Dalam perkembangannya, pengakuan, penghormatan dan perlindungan
terhadap Hak Ulayat telah tertuang dalam Peraturan Daerah. Beberapa daerah
telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Hak Ulayat.
Beberapa contoh Peraturan Daerah yang berlaku di daerah-daerah
sebagai bentuk dari Implementasi perlindungan terhadap Hak Ulayat Atas
tanah Masyarakat hukum Adat antara lain adalah :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Hak Tanah Ulayat.
Dasar Hukum yang digunakan dalam Perda ini adalah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan materi
muatan Perda ini walaupun penamaannya tentang tanah ulayat, namun
Perda tidak saja mengatur tentang Hak Tanah Ulayat tetapi mengatur
juga kelembagaan adat. Pengaturan tanah ulayat sebagai objek Hak
Ulayat dan kelembagaan masyarakat adat sebagai subjek dari Hak Ulayat
dijabarkan sebagai berikut:
Eksistensi hak tanah ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat
hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada menurut
ketentuan Hukum Adat yang berlaku setempat.

Penetapan eksistensi tanah ulayat dan masyarakat hukum adat
dalam Perda tanpa penelitian terlebih dahulu. Perda hak tanah ulayat
ini mengatur/memerintahkan bahwa pada saat mulai berlakunya Perda

230