Page 44 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh
legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum
bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum
dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari
ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi
setiap warga Negara.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia mene-
kankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan
statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua
organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.
Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat
tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian
dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural,
terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep
Barat.
Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlin-
dungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia,
merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan
dari dua istilah rechstaat dan rule of law. Sehingga, dalam penjelasan UUD
RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas
hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah
supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan
untuk tunduk pada hukum (subject to the law), tidak ada kekuasaan diatas
hukum (above the law), semuanya ada dibawah hukum (under the rule of law),
dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang
(arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power). 45

45 Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di
Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 15.

27