Page 46 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch
tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum
49
dan keadilan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan
instrumen-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan
terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi
dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.
50
Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya
filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai
sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan
teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang
keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika
dalam kehidupan.
Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau
realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman
tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi
yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat mengganggap keadilan sebagai
hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum.
Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep
keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Salah satu paham pemikiran tentang hukum adalah positivisme.
Positivisme mengajarkan bahwa hukum hanya bersumber dari suatu
kekuasaan yang sah dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen bahwa “hukum
adalah sebuah tata perilaku manusia”. Obyek yang diatur sebuah tatanan
51
hukum adalah perilaku satu individu dalam hubungannya dengan satu atau
beberapa individu lain, perilaku timbal balik antar individu. Oleh sebab itu
hukum dalam paham positivisme merupakan suatu sistem aturan yang terdiri

Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.239.
49 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet II, PT
Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 112
50 M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, Wawasan Due Process of Law dalam
Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.17.
51 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory
of Law), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 35.

29