Page 50 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Paham positivisme juga dianut oleh Aristoteles (384-322 SM) yang
memberikan sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum
dan keadilan. Berawal dari pandangannya bahwa manusia hanya dapat
berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis. Aristoteles
berpendirian bahwa manusia adalah warga polis seperti halnya bagian dari suatu
keseluruhan. Itu pertama-tama berarti bahwa manusia menurut hakikatnya
adalah makhluk polis (zoon politikon). Oleh karena manusia hanya dapat
berkembang dalam polis dan melalui polis, maka keutamaan yang tertinggi
manusia adalah ketaatan kepada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis. Keutamaan moral ini disebut oleh Aristoteles sebagai keadilan. 59

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya
nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Keadilan adalah sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan
hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang
manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga negara di
hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang
menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau
mempunyai bobot tertentu. 60
Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan distributif dan
keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan
kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Distribusi yang adil boleh jadi
merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya
bagi masyarakat. Sedangkan keadilan commutatif adalah memberikan sama
banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. 61

Dalam keadilan distributif pengertian keadilan bukan berarti persamaan
melainkan perbandingan sesuai dengan bobot, kriteria dan ukuran tertentu.
Pada mulanya prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan
ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan.
Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung

59 Theo Huijber, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Bandung
1986, hlm. 28.
60 Carl Joachim Friedrich, op.cit, hlm. 24.
61 Carl Joachim Friedrich, ibid, hlm. 25.

33