Page 52 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 52

kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. 63

                Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-
            hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi
            Kant, manusia merupakan mahkluk berakal dan berkehendak bebas. Negara
            bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan
            kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Lebih lanjut Kant
            memandang perlindungan hak rakyat merupakan suatu imperatif moral. 64
                Isu kebebasan dan hak-hak dasar manusia menjadi ikon kosmologi abad
            ke-18. Kosmologi itulah yang mengilhami pemikir zaman itu termasuk Kant,
            Locke, dan Montesquieu. Hak-hak tersebut tidak lagi dilihat hanya sebagai
            kewajiban yang harus dihormati oleh penguasa, tetapi juga dipandang sebagai
            hak yang mutlak dimiliki rakyat. Hak-hak yang dimaksudkan oleh Locke
            yaitu hak-hak kodrat seperti hak kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta
            sebagai bawaan sebagai manusia. 65

                Keberadaan dokumen Perancis juga dilatarbelakangi pandangan bahwa
            manusia adalah baik dan karena itu harus hidup bebas. Orang-orang itu
            lahir dan tinggal bebas dan sama di hadapan hukum (Les hommes naissent et
            demeurent libres etegaux en drotis). 66
                Menurut Miriam Budiardjo:
                “hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 sangat
                dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (natural law) seperti
                yang dirumuskan oleh John Locke dan Jaques Rousseau dan hanya
                terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak…..,
                akan tetapi dalam abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang
                sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas
                ruang lingkupnya”. 67

                Alinea kedua dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
            menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil. Kata sifat adil berindikasi

                63   Ibid
                64   Bernard L. Tanya, dkk, 2007, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang
            dan Generasi, cetakan kedua, CV. Kita, Surabaya, hlm.87-88.
                65   Ibid
                66   Darji Darmodiharjo, Op.Cit, hlm.169
                67   Ibid, hlm.170

                                            35
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57