Page 47 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

dari beberapa peraturan yang memuat kesatuan yang dilaksanakan melalui
suatu sistem tertentu.

Dalam kaitannya dengan hukum, hakikat keadilan yang ingin dicapai
oleh paham positivisme adalah keadilan legal-formalistik (formal justice), yang
bermakna bahwa aturan-aturan seyogyanya tidak sekedar adil tetapi harus
dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedural yang
semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas ataupun status sosial lainnya.
Keadilan formal adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan
formal seperti undang-undang. Beberapa teori tentang keadilan prosedural
berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula.
Konsep keadilan formal sangat jauh dari nilai keadilan substantif
(substantial justice). Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang
diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum subtantif, tanpa melihat
kesalahan-kesalahan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-
prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya
melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa
saja dibenarkan jika secara materil dan subtansinya sudah cukup adil.

John Rawls sebagai salah satu eksponen paham hukum positivisme
dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya
bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan
perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik
dapat menjamin keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan
sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena
aturan yang menuntut adanya kesamaan. 52
John Rawls menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk
mendapatkan kesetaraan yang fair atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar
adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa
yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik.
Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian
53
distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni. Lebih lanjut menurut

52 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls, Cet. V,
Kanisius, Bandung, 2007, hlm. 27.
53 John Rawls, Uzair Fauzan, Teori Keadilan. Dasa-Dasar Filsafat Politik Untuk

30