Page 54 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Dari pandangan kebebasan, masalah keadilan berada di antara tiga
hal utama yakni kesejahteraan, kebebasan dan kebajikan. Bukan semata-
mata bagaimana orang harus memperlakukan orang yang lain, tetapi juga
menyangkut apa yang akan dilakukan hukum (about what the law should be),
69
dan bagaimana masyarakat akan disusun kembali. Bagi Michael Sandel,
penentuan keadilan perlu menyentuh aspek moral sosial dengan memasuki
aspek kebajikan (virtue), yakni tindakan untuk memilih mana yang terbaik
melalui penentuan prioritas tindakan, yang meningkatkan sikap dan watak
yang mencerminkan karakter yang baik untuk membuat masyarakat menjadi
lebih baik. Sekalipun orang beranggapan bahwa masalah moral semata-mata
menyangkut penilaian mental, tetapi masyarakat luas lebih menghendaki
70
kebajikan berdasar moral memperoleh pengakuan hukum. Michael Sandel
sendiri mengedepankan ukuran virtue (kebajikan) yang berpangkal pada
moral, etika.

D. Tinjauan tentang Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum
adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa
memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap
orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan
hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan
di hadapan hukum tanpa diskriminasi. 71

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman
perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan
dari hukum.

69 Ibid. hal. 6-10
70 Sistem hukum di negara-negara Anglo-Saxon memberi peran kepada hakim
dalam membentuk hukum (judge made law). Ketentuan perundang-undangan (acts)
lebih merupakan pre-skripsi daripada sebagai kaidah yang mengikat langsung masyarakat.
Keberlakuan ketentuan yang berupa pre-skripsi itu, ditetapkan melalui keputusan hakim.
71 Moh. Mahfud MD, loc. cit.

37