Page 6 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

PENGANTAR PENULIS

Sengketa hukum hak atas tanah tidak dapat dilepas dalam kaitannya
dengan negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3)
UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Artinya kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum,
setidaknya ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian. Namun dalam penerapannya, aspek kepastian hukum lebih
diutamakan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum.
Dalam bentuk negara hukum yang demikian, maka setiap usaha
pemerintah telah memasuki hampir semua aspek kehidupan masyarakat,
baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat, sehingga terbentuk
hak dan kewajiban. Masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-
haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan
terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat.
Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus diwujudkan
dalam putusan Hakim tidak semata-mata melindungi kepentingan
individu, namun harus mengingat bahwa tindakan pemerintahan adalah
untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga di dalam setiap
akan memutus sengketa, Hakim harus menimbang berat ringan bobot
kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat
atau kepentingan umum dalam hal ini yang mana yang lebih besar.
Dalam kasus-kasus penegakan hukum penertiban tanah terlantar
bobot kepentingan masyarakat dan kepentingan umumnya lebih besar
dibandingkan dengan kepentingan individu (pengugat/badan hukum).
Dalam hal ini Hakim jangan semata-mata hanya mempertimbangkan
kepentingan penggugat dengan mengorbankan kepentingan umum atau
kepentingan yang lebih besar dengan tidak mempertimbangkan rasa
keadilan dan kemanfaatannya.

Telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan UUPA bahwa Pemerintah
memiliki wewenang terhadap agraria/tanah yaitu dalam bentuk kebijakan,
pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar wewenang tersebut
diberikan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.
Hak atas tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk memperguna-
kan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di

Kata Pengantar v