Page 8 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

KATA PENGANTAR
KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Salah satu permasalahan mendasar pertanahan di Indonesia adalah
adanya ketimpangan dalam pola distribusi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Kondisi ini diperburuk dengan
banyaknya tanah yang diterlantarkan oleh Pemegang Hak Atas Tanah
atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) dengan berbagai alasan baik
karena faktor kesengajaan maupun faktor ketidak sengajaan.

Saat ini keberadaan tanah terindikasi terlantar menyebar hampir
merata di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelantaran
tanah merupakan isu strategis yang perlu dilakukan penyelesaian
melalui penertiban tanah terindikasi terlantar dan selanjutnya dilakukan
pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Namun pada
kenyataannya obyek tanah terindikasi terlantar yang telah ditetapkan
sebagai tanah terlantar, banyak yang digugat di pengadilan dan sebagian
besar gugatan tersebut dimenangkan oleh penggugat. Kekalahan tersebut
sebagian besar disebabkan ketidakcermatan administrasi/kesalahan
prosedur dalam kegiatan penertiban tanah terlantar yang secara fisik
kondisi tanah tersebut memang benar-benar terlantar.
Harapannya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar segera disahkan untuk memperbaiki
dari segi prosedur dan subtansinya. Di samping itu, adanya dukungan
kelembaga pertanahan yang kuat, koordinasi antar instansi pemerintah
yang baik, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi, kompetensi
sumber daya manusia yang handal, dan fasilitas pembiayaan yang
mencukupi, supaya tidak ada lagi keputusan-keputusan tentang
penetapan tanah terlantar yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN
yang digugat di pengadilan dan kalah.

Masalah-masalah di atas diuraikan oleh Dian Aries Mujiburohman
dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Penertiban dan

Kata Pengantar vii