Page 7 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung
penggunaan tanah yang bersangkutan sesuai dengan sifat dan tujuan
penetapan haknya. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak,
karena kewenangan haknya dibatasi pembatasan pelaksanaan kewenangan
hak tanah oleh pemegang hak atas tanah antara lain: semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai
sesuatu hak atas tanah pertanian, pada asasnya diwajibkan untuk
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah
cara-cara pemerasan. Setiap pemegang hak dilarang menelantarkan tanah.
Buku ini yang berjudul “Penegakan Hukum Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar” yang dibentuk berdasarkan data dari
hasil penelitian tanah terlantar di beberapa tempat, seperti Provinsi
Banten, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Utara.
Di samping berdasarkan hasil penelitian, buku ini juga mengalisis berbagai
putusan peradilan tata usaha negara dengan menguraikan dinamika
persoalan-persoalan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian buku ini secara
langsung atau tidak langsung, banyak pihak yang telah berkontribusi
dalam penyelesaian penyusunan buku ini. Untuk itu dalam kesempatan
ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sarjita, Bapak Haryo
Budhiawan, Mas Ahmad Nashih Luthfi, Ibu Wulan Titik Andari, Mba
Westi Utami, dan Pak Sugiharto, yang telah bersama-sama melakukan
penelitian bersama terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar. Ucapakan terimakasih juga disampaikan kepada Mas M Nazir
Salim, Mba Asih Retno Dewi, Mba Westi Utami, Mba Sukmo Pinuji, dan
Mas Romat Junarto, berdiskusi bersamamu selalu menyenangkan.
Terkahir, saya ucapkan terimakasih kepada Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional, khususnya STPN Press yang telah berkenan
menerbitkan buku ini. Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi
pembaca walaupun buku ini jauh dari sempurna.

Yogyakarta, Oktober 2019
Penulis

Dian Aries Mujiburohman

vi Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar