Page 147 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 133

(yang dikaitkan dengan fasilitas umum
perumahan dan permukiman) dan untuk KT
Pertanian (yang dikaitkan dengan fasilitas
umum dalam optimalisasi produktivitas dan
transport hasil pertanian). Selanjutnya, jajaran
Kementerian ATR/BPN di tingkat Kabupaten/
Kota berkomitmen dengan Permerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan memorandum
kesepahaman agar Pemerintahan Kabupaten/

Kota menuntaskan pembangunan prasarana
jalan dan fasilitas umum lainnya paling lama 3
(tiga) tahun setelah sertipikat tanah diselesaikan.
d) Kantor Wilayah BPN Provinsi berkoordinasi
dengan Walikota/Bupati untuk menetapkan
Tim Koordinasi Pelaksanaan KT yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan

pembagian tugas koordinasi yang jelas, seperti:
(1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Wakil
Ketua I yang sehari-hari akan memimpin
koordinasi pelaksanaan KT di lapangan;
(2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai
Wakil Ketua II, yang memastikan bahwa
pekerjaan pembangunan prasarana jalan dan
fasilitas umum lainnya dapat diselesaikan
paling lama 3 tahun setelah sertipikat

hasil pelaksanaan KT diterbitkan. Dengan
catatan, pembangunan badan jalan dapat
dimulai bersamaan pada tahun anggaran