Page 145 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 131

b. Tahap Pelaksanaan
a) Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian
ATR/BPN berkoordinasi dengan untuk
mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota guna mengusulkan pelaksanaan
KT dengan anggaran Kabupaten/Kota. Dalam
pada itu, langkah awal yang perlu dilakukan
untuk mengkondisikannya adalah penyamaan
persepsi bahwa KT merupakan kebijakan

pertanahan partisipatif yang bersifat lintas-
sektoral yang dapat mengembangkan wilayah di
daerah-daerah. Sebagaimana diketahui bahwa
penentuan lokasi KT itu sendiri ditetapkan
oleh Walikota/Bupati sebagai Kepala Daerah
yang memimpin semua kegiatan pembangunan
di wilayah daerahnya, sehingga pada

tempatnyalah apabila meskipun KT merupakan
kebijakan pertanahan, namun keberhasilan
pelaksanaannya sejak penetapan lokasi sampai
pada pembangunan fisik prasarana jalan dan
fasilitas umum lainnya sangat bergantung
pada Bupati/Walikota. Oleh karena itu, jajaran
Kementerian ATR/BPN di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota juga harus bekerjasama lebih
kuat dengan Pemerintah Kabupaten Kota, agar

Pemda Kabupaten/Kota lebih intensif dan
proaktif untuk mengusulkan pelaksanaan KT
dengan anggaran Kabupaten/Kota.