Page 140 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

126 Oloan Sitorus

memberikan insentif kepada Kantor Pertanahan
yang berhasil melakukan KT dalam capaian-capaian
tertentu.
g. Kementerian Koperasi dan UKM meningkatkan
intensitas kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN
untuk merancang kegiatan legalisasi aset koperasi
dan usaha kecil masyarakat yang berbasis bentang
lahan tertentu atau berbasis wilayah. Dampak positif
dari pembiasaan legalisasi aset berbasis wilayah ini

akan memungkinkan terciptanya kreasi perolehan
tanah dan bentang lahan yang memadai sebagai
lokasi terpadu antara permukiman dan usaha para
usahawan kecil. Selain itu, pembiasaan legalisasi
aset atau sertipikasi tanah yang berbasis wilayah ini
pun, akan memungkinkan dilaksanakannya secara
simultan penataan letak persil dalam derajat terkecil.

Misalnya, dimungkinkan lahirnya kegiatan sertipikasi
tanah atau legalisasi aset yang mewajibkan pemilik
tanah untuk memberikan tanah sebagai jalan di
depan persilnya minimal seluas minimal 2,5 meter.
h. Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri
Pertanian untuk membangun beberapa pilot project
pelaksanaan KT dalam rangka peremajaan kota

serta pengembangan kota dan wilayah di beberapa
daerah yang potensial berkembang sebagai upaya
pembiasaan kembali pelaksanaan KT dalam perspektif