Page 135 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 121

g. Kementerian ATR/BPN memerintahkan jajarannya
di daerah provinsi dan kabupaten agar tidak
melaksanakan KT apabila tidak dapat dipastikan
diperolehnya STUP sebesar 15% untuk pelaksanaan
KT Perkotaan (dalam rangka penyiapan lokasi
perumahan dan permukiman yang berkualitas)
dan sebesar 10% untuk pelaksanaan KT Pertanian/
Perdesaan (dalam rangka penyiapan areal pertanian
atau ekowisata atau agrowisata dalam rangka

memelihara fungsi kelestarian tanah sebagai
sumberdaya alam)
h. Kementerian ATR/BPN memerintahkan jajarannya
di daerah agar menjamin transparansi pengelolaan
STUP dengan mengumumkan kebutuhan dan
pemanfaatan STUP kepada peserta KT khususnya
dan masyarakat pada umumnya melalui media pers,

media cetak, maupun media on line. Pengumuman
menyangkut STUP itu harus dilakukan konsisten
secara berkala, agar menguat pemahaman dan
akseptasi terhadap KT, sehingga pada akhirnya
menguat rasa-memiliki dan mengawasi hasil
pelaksanaan KT secara berkelanjutan.

3. Upaya pada Strategi-3. Menguatkan perspektif ruang
di jajaran otoritas ATR/BPN guna peningkatan

kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan
pembiasaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah: