Page 39 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 25

untuk mendukung penataan suatu wilayah. Landreadjustment
merupakan salah satu bentuk kebijakan pengembangan
wilayah itu sendiri. Namun kedua konsep itu sama-sama
membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung
Rencana Tata Ruang.
Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam konsep
KT atau landreadjustment adalah peransertanya dalam

menyatakan kesediaannya sebagai peserta KT itu sendiri
serta kesediaannya untuk menyerahkan sumbangan tanah
(land contribution/sharing), yang dalam aturan perundang-
undangan Indonesia disebut sebagai Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan (selanjutnya disebut STUP). Tanpa STUP
kebijakan pertanahan atau penataan wilayah itu tidak layak
disebut sebagai KT atau landreadjustment. Oleh karena itu,

dapat dikatakan bahwa STUP adalah unsur eksistensial dalam
konsep KT. Dengan STUP itu pulalah, maka kontribusi KT
sebagai kebijakan pertanahan yang ditujukan untuk penataan
atau pengembangan wilayah dapat dimungkinkan. Sebab,
penggunaan dan pemanfaatan STUP diproyeksikan sebagai
tanah untuk prasarana jalan dan tempat pembangunan
fasilitas umum lainnya. Bahkan, dalam konsep awal KT,
selain untuk pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana
jalan dan fasilitas umum lainnya, STUP juga diproyeksikan

sebagai Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP), yang

makalah yang dipresentasikan pada the National Land
Readjustment Seminar, yang diselenggarakan oleh Federal
Town and Country Planning Department, Malaysia and Japan
International Cooperation Agency (JICA) di Pelangi Beach
Resort, Langkawi, 26-27 Juni 1995, hlm. 2.