Page 43 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 29

hanya memberikan bukti pemilikan terhadap bidang tanah
yang dimiliki seseorang.
Pembangunan fisik prasarana jalan dan fasilitas umum
lainnya ini menjadi tantangan besar yang dihadapi dalam hampir
semua pelaksanaan KT di Indonesia, oleh karena kebanyakan
pelaksanaan KT di Indonesia sangat lambat (bahkan sampai
lebih dari 5 tahun setelah diterimanya sertipikat tanah oleh

peserta KT), belum tuntas dilaksanakan pembangunan fisik
dimaksud. Ditengarai, hal inilah yang menjadi penyebab
mengapa kegiatan KT terkesan tidak lagi mendapat perhatian
seperti pada awal pelaksanaannya di tahun 1980-1990-an.
Di kalangan masyarakat terdapat penggerusan kepercayaan
terhadap pelaksanaan KT, sementara di kalangan otoritas
ATR/Pertanahan juga terkesan kehilangan kepercayaan diri

untuk mampu melakukan KT yang berhasil sebagai kebijakan
pertanahan dalam pemanfaatan ruang di Indonesia.
Oleh karena itu, membangun sinergisme pelaksanaan
KT dan tindak lanjut pelaksanaan KT perlu dicari format
yang tepat, agar setiap otoritas dan stakeholders yang terlibat
di dalamnya memiliki komitmen yang sama untuk dapat

melaksanakan KT berhasil sampai pada tahap tindak lanjut
pembangunan fisiknya. Artinya, Kementerian ATR/BPN
dan otoritas perencanaan dalam memilih dan menentukan
lokasi KT harus bekerja sama dengan otoritas perencanaan
nasional, terutama di daerah, agar dapat diperoleh lokasi
pelaksanaan KT yang sekaligus dapat mendorong peremajaan
atau pengembangan wilayah. Setelah itu, kerjasama dalam

melakukan tindak lanjut pelaksanaan KT juga harus dibangun