Page 40 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 40

26    Oloan Sitorus

            dalam literatur disebut sebagai Cost Equivalent Land. Tanah
            inilah  kelak yang akan  “dijual” atau dialihkan sebagai  biaya
            pelaksanaan KT itu sendiri. Meskipun dalam kenyataannya,
            TPBP belum dapat diperoleh hampir pada semua pelaksanaan
            KT di Indonesia.
                Dalam  pada itu, Ida Nurlinda mengatakan bahwa KT
            merupakan instrumen penting untuk terwujudnya penataan

            ruang  dan  pengembangan wilayah  yang  terpadu dan
            partisipasif.   Peran  KT dalam penataan ruang adalah dalam
                      5
            pemanfaatan  ruang  yang  dialokasikan oleh  Rencana  Tata
            Ruang, dalam hal ini RTRWK/Kab. Tepatnya, Djoko Sujarto
            menggambarkan bahwa KT  dapat berperan mewujudkan
            alokasi  peruntukan    ruang   sebagaimana   ditentukan
            dalam Rencana  Tata Ruang ketika KT  dilaksanakan  untuk

            mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih rinci
            untuk pelaksanaan pembangunan  suatu  kawasan.  Artinya,
                                                          6
            kalau alokasi ruang diperuntukkan bagi kawasan permukiman
            dan di suatu lokasi terdapat permukiman kumuh, maka KT
            dapat mewujudkan alokasi peruntukan ruang sesuai RTRWK/
            Kab itu dengan cara menata kembali kawasan permukiman
            kumuh  tersebut,  agar  menjadi lahan  kawasan  permukiman




            5   Ida Nurlinda,  Metode Konsolidasi  Tanah  untuk  Pengadaan
                Tanah  yang  Partisipatif dan  Penataan  Ruang  yang  Terpadu,
                Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2010, hlm. 172-173.
            6   Djoko Sujarto,  Konsolidasi Lahan  dan  Bank Lahan  sebagai
                Manajemen  Lahan  Kota  dalam Pembangunan  Berencana,
                Dipresentasikan  pada Diskusi  Terfokus:  “Konsolidasi  dalam
                Penataan Ruang Kawasan Perkotaan,  yang  dilaksanakan
                Bappenas, Jakarta, 2001, hlm. 78.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45