Page 41 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 27

yang berkualitas karena telah tersedia prasarana lingkungan
dan fasilitas umum yang memadai.
Di Indonesia penataan kembali wilayah partisipatif itu
menggunakan konsep KT. Artinya, KT merupakan kebijakan
pertanahan dalam pemanfaatan ruang yang partisipatif. Perlu
ditegaskan, bahwa konsep KT hanya dapat terjadi jika ada
peranserta masyarakat dalam bentuk kesediaannya menjadi

peserta KT dan menyerahkan sumbangan tanah yang ditujukan
bagi pelaksanaan KT (land sharing/land contribution). Pasal
1 butir 4 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah, memberikan terminologi hukum
sumbangan peserta KT itu sebagai Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan (selanjutnya disebut STUP) yakni sumbangan
tanah yang diproyeksikan untuk pembangunan prasarana

jalan dan fasilitas umum lainnya, serta Tanah Pengganti Biaya
Pelaksanaan (Cost Equivalent Land). Dengan STUP inilah,
maka Pemerintah dalam hal ini, otoritas ATR/Pertanahan
mampu menata suatu kawasan yang tidak tertib dan teratur itu
dengan tetap menjadikan peserta KT sebagai subjek penataan
ruang itu sendiri, sehingga para pemilik tanah tetap berada di
suatu kawasan itu, tidak perlu digusur sampai ke luar lokasi
KT yang ditetapkan (improve without remove).

Oleh karena itulah, maka Dedi M. Masykur Riyadi
(Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam – Bappenas,
2001, menjelaskan bahwa di Indonesia ada beberapa
manfaat KT, yakni: (a) merupakan instrumen pertanahan
dalam menjabarkan struktur dan pola tata ruang agar dapat

operasional di lapangan; (b) mampu memadukan aspek