Page 47 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 47

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional  33

              merupakan  pembuktian bahwa KTP masih berlangsung yaitu
              dengan dilakukan pembangunan dua jalur jalan (1092 m²) dan
              pembuatan drainase (728 m). Periode ketiga (tahun 2009 s/d Juni
              2014) merupakan periode gebrakan karena banyak pembangunan
              yang dilaksanakan dalam  upaya  penyelesaian  KTP.  Sampai
              dengan Juni 2014 pembuatan jalan lingkungan dan saluran air
              telah  dilaksanakan  mencapai  95%  dan  perkembangan  terkini
              sedang dilakukan pelelangan guna pengaspalan di lokasi KTP.
              Kedua,  penyebab tertundanya  penyelesaian tahap  konstruksi

              adalah kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, minimnya
              alokasi dana,  belum adanya  pengelolaan  TPBP,  pencabutan
              patok batas bidang  tanah,  perubahan  pemilik  tanah. Ketiga,
              sinergi  yang  dilakukan  antara Kantor Pertanahan Kabupaten
              Sleman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah
              inventarisasi dan upaya penyelesaian masalah, rapat penyelesaian
              masalah, dan implementasi penyelesaian KTP.

                  Penelitian Isabela Candrakirana di atas mengindikasikan
              bahwa  tertundanya penuntasan  tindak  lanjut pelaksanaan
              KT akan  mengakibatkan  upaya dan anggaraan  yang  jauh
              lebih  besar,  sehingga persoalan pentingnya penyelesaian
              tindak lanjut  pelaksanaan KT itu harus  segera  ditemukan,
              agar  manfaat  pelaksanaan  KT  segera dirasakan oleh  para
              peserta KT  yang  sudah menyerahkan kontribusi  tanahnya

              (STUP) bagi pelaksanaan KT. Sinergisme kelembagaan antara
              otoritas pertanahan dengan stakeholders lainnya, khususnya
              otoritas yang  bertanggungjawab  terhadap  pembangunan
              fisik prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya harus segera
              dibangun dalam pelaksanaan KT di Indonesia.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52