Page 107 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 107
96 Gamma Galudra, dkk.
konsesi itu telah melemahkan lembaga adat. Dukungan
dari pemerintah setempat lewat Peraturan Provinsi no.
16/2008 bisa menghidupkan lagi lembaga adat yang kuat,
tetapi bagaimana lembaga itu bisa dijalankan dalam
kaitannya dengan keanekaragaman hayati dan sekuestrasi
karbon, itulah persoalan yang perlu dipikirkan.
Di pihak lain, kawasan pendukung itu juga telah
diakses oleh orang lain yang berasal dari luar desa, khu-
susnya orang Kumai, yang bermukim di hutan area pen-
dukung dan menyadap jelutung. Sejauh ini, tidak ada
persaingan dalam penggunaan pohon jelutung di antara
para penduduk desa setempat dan orang Kumai itu.
Sehingga untuk menghidupkan sebuah lembaga adat
yang kuat maka dibutuhkanlah pemahaman yang lengkap
tentang siapa yang bisa mendapatkan hak akses dan peng-
gunaan tanah hutan, jenis hak apa yang harus diberikan,
dan jenis aturan dan sanksi apa yang harus diberlakukan.
Kalau persoalan itu tidak dipahami, maka konflik hori-
zontal pastilah timbul.
b. Hutan kemasyarakatan di bawah kebijakan
negara
Penelitian di suaka marga satwa sungai Lamandau
itu juga menunjukkan adanya potensi kerja sama dalam
menjaga hutan konservasi. Para pejabat pemerintah, prak-
tisi konservasi, konsesi kelapa sawit dan tentu saja orang
setempat berpotensi untuk saling melengkapi dan mengu-
atkan satu sama lain. Lamandau Consortium (KPEL)
