Page 109 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 109

98    Gamma Galudra, dkk.

            Tabel 8. Beberapa peraturan pemerintah terkait skema
                 kehutanan komunitas dalam hutan produksi

            Skema kehutanan  Lembaga  Jenis hak yang  Jangka waktu
              masyarakat  pengatur    dimiliki    berlakunya hak
             Hutan       Kelompok  hak guna dan hak  35 tahun dan lebih.
             Kemasyarakatan  petani hutan,  panen kelompok.  Evaluasi tiap lima
                         tetapi setelah  Kuota untuk hak itu  tahun.
                         lima tahun  diberlakukan per
                         harus     tahun? Kayu
                         membentuk  tanaman sendiri
                         koperasi  sebesar 50 m3?
                                   Hasil non kayu 20
                                   ton?
             Hutan Tanaman  Usaha  Hak guna dan hak  60 tahun dan bisa
             Rakyat      individu atau  panen privat atau  diperpanjang 35
                         usaha tani  kelompok. Tidak  tahun lagi.
                         bersama   ada kuota yang
                         (koperasi)  diberlakukan.
             Hutan Desa  Lembaga desa Hak kelola. Kuota  35 tahun dan lebih.
                         berdasarkan  untuk hak ini  Tiap lima tahun
                         peraturan desa  diberlakukan tiap  dievaluasi.
                                   tahun? Kayu
                                   tanaman sendiri
                                   50m3? Hasil non
                                   kayu 20 ton?
            Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan No 22/2009; No 18/2009;
            No 49/2008; No 5/2008; No 37/2007 and No 23/2007

                Meskipun skema-skema itu memberikan kepastian
            penguasaan legal atas konservasi, sekuestrasi karbon dan
            partisipasi komunitas, tetapi masih tidak jelas bagaimana
            skema-skema itu bisa dipadukan dengan aturan adat dan
            sistem tenurial setempat. Akan tetapi skema-skema itu
            jelas membantu  dalam menyelesaikan konflik
            penguasaan tanah. Beberapa studi kasus seperti di
            Lampung, Jambi, Gunung Kidul dan Lombok
            menunjukkan keberhasilan dalam memperkecil konflik
            penguasaan tanah dan dalam menyelesaikan klaim dan
            kepentingan sengketa di antara berbagai aktor (Nurka
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114