Page 102 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 102
RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 91
Selain klaim adat, area itu didiami juga oleh para
pendatang dari Jawa, Banjar dan Bugis. Para pendatang
bermukim di situ sebagian besar selama jaman konsesi
hutan dan program transmigrasi pada tahun 1980-an, dan
mereka mengklaim beberapa bagian dari tanah hutan
sebagai tanah yang sudah mereka olah. Sekitar 91 orang
mengklaim area itu berdasarkan sertifikat hak milik yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tetapi klaim
mereka itu tidak bisa dikonfirmasi oleh Badan Pertanahan
Nasional setempat sebab administrasi tanah di situ masih
bermasalah.
c. Status hukum hutan area pendukung dan
kepentingan perkebunan kelapa sawit
Ada pandangan yang sama di antara para pembuat
kebijakan terkait status legal hutan daerah pendukung.
Peraturan Provinsi no. 8/2003 mengalokasikan sebagian
besar daerah pendukung sebagai Kawasan Pengem-
bangan Produksi; sementara Keputusan Menteri Perta-
nian no. 680/1981 menetapkan kawasan itu sebagai Hutan
Produksi Konversi dan Hutan Produksi (Gambar 7 dan
9). Pembagian kawasan itu memberikan status hukum
bagi konversi hutan menjadi perkebunan, transmigrasi,
dll., karena kawasan itu disebut demikian oleh Peraturan
Pemerintah no. 44/2004 dan Keputusan Menteri Kehu-
tanan no. 53/2008.
