Page 174 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Yang Berperan Dirjen Agraria Pem.Daerah Dinas Perikanan Dirjen Agraria Pem.Daerah Dirjen Agraria Pem.Daerah Deptan (Dirjen Perikanan) Universitas- universitas lembaga- lembaga lain. Dirjen Agraria dan lain-lain Jawatan Kehutanan Pem. Daerah Pem.Daerah dan lain-lain

Sasaran Pemberian sertifikat, murah, mudah, cepat Enforcement hukum yang ada atau penyesuaian hukum pada situasi baru. Luas minimum tercapai Penentuan luas optimum luas tambak Enforcement atau hukum diubah Greenbelt terjadi tanpa sengketa Digunakan sebaik-baiknya

Keadaan Hukum Pada Masa Kini Berlaku, pelaksanaan sulit Tidak enforced Tak sesuai dengan keadaan sekarang Belum dilaksanakan ? Sukar dilakukan tak sesuai dengan keadaan sekarang ? ?

Perangkat Hukum Yang Mengatur UUPA UUPA ? ? UUPA Penjelasan Ps. 3 Bab I PP No.224 Th.1961 ? ?

Pemecahan Persoalan Pemberian sertifikat milik tanah Pembatasan luas maksimum Konsolidasi Penelitian optimum Luas Tanah Dilarang Dilaksanakan dimana mungkin Koridor bahan. Pengaturan

Pengaruh Pada Kepastian hukum kesukaran mendapat kredit Ketentraman usaha Produksi/ha rendah penyerapan tenaga kerja sedikit/ha ketegangan sosial pendapatan tidak rata. Sukar dimodernisasikan Pendapatan pemilik rendah Produksi optimum penggunaan tenaga Investasi optimum Pengelolaan yang tak baik Pendapatan

Persoalan Tidak seragam Tidak kuat Melewati batas maksimum Banyak yang perlu nafkah Tak ekonomis diusahakan susah maju Pemilik miskin. Berbeda pada tiap daerah Belum diketahui Masih ada Belum semua terlaksana Sengketa pemilikan dan penggunaan

T opik Kepemilikan Hak Milik Penguasaan Tambak T erlalu Luas Tambak T erlalu Sempit Luas Tambak Optimum Guntai Greenbelt Kehutanan Tanah Timbul

139