Page 175 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Dirjen Agraria Departemen Pertanian. Kantor IPEDA Ditjen Agraria Pem.Daerah Ditjen.Perikanan Pem.Daerah Dinas Perikanan. Jawatan irigasi Deptan. Pemda Organisasi masyarakat pedesaan. BRI Dinas Perikanan Jawatan Agraria Pem.Daerah. BRI Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dep.Perdagangan DitJen. Perikanan.

Pemberian hak atas tanah untuk tambak yang bijaksanaan. Diresmikan, tapi diatur Dibebaskan atau diatur Pengairan terkendali pengaruh pestisida pertanian terkendali Kredit yang mudah, murah, cukup, tepat waktunya Pompa untuk perorangan BUUD/KUD Kebutuhan tercukupi Supply yang teratur dan harga stabil

Memadai, kurang cermat pelaksanaan Sewa telah melembaga tak dilarang. masih, berlaku, di beberapa daerah ada kesulitan. ? ? Tidak perlu -

PP No.64 th.1957 ps. 3 juga: Provinciale verordening. Stbl. 1927 no.144 ps 7 ayat (2) dan ps 1

UUPA UUPA? ayat(8) ? ? ? Tak ada Tak ada

Pendekatan terintegrasi Institusionil: dilarang atau diresmikan Bebas untuk setiap orang/atau: Diberi wewenang menguasai/ mengatur pada perorangan, Jawatan atau Daerah Pengerukan muara pembuatan jaringan irigasi. Pengaturan pemberian kredit terpadu. Kredit pompa Monitor produksi Arahkan distribusi (lihat:

Bahaya banjir penggunaan tak sesuai Memungkinkan pemilik kehilangan tambak. Kesempatan kerja bagi yang tak punya tambak merupakan sebuah anak tangga pada “agricultural ladder” Pengadaan nener: -monopoli untuk daerah itu -perataan pendataan -kesempatan kerja Banjir/tak dapat air laut/benih. Penggunaan marjinal Penyerapan

terkoordinasikan Dilarang atau Galangan (hak khusus) Pelarangan menangkap Merupakan hambatan usaha. Strategis untuk pembuatan tambak sulit didapat. Menguasai tinggi air Mengatur kurang tak dikuasai Tak mantap dimanipulasikan

Tak tidak orang lain sanitasi air Kerapkali Gampang

Pemberian Hak Atas Tanah Sewa Tambak Hak Atas Pantai tempat menangkap nener Penggunaan Pengairan Kredit Pengaturan Air Irigasi Pengadaan Nener Perdagangan Nener

140