Page 179 - Masalah Pertanahan di Indonesia

(1) Pengaturan dan pengendalian banjir;

(2) Usaha penyediaan air untuk minum dan keperluan rumah tangga
lainnya;
(3) Usaha penyediaan air irigasi untuk pertanian;

(4) Usaha penyediaan air untuk industri dan keperluan kota;
(5) Usaha penyediaan air untuk keperluan tenaga listrik;
(6) Penyediaan air untuk perikanan darat (baik air tawar maupun air
payau); dan

(7) Penyediaan air untuk keperluan lain-lain seperti lalu lintas air,
rekreasi dan lain- lainnya.
4. Dalam kehidupan seperti sekarang ini, dimana perkembangan ilmu
dan teknologi mempunyai peranan di masyarakat, kebutuhan akan air
semakin meningkat.
Demikian juga air buangan dari industri, kota dan lain-lain usaha
semakin memerlukan perhatian yang mendalam, karena pencemaran atas
kualitas air baku sudah barang tentu semakin bertambah. Usaha-usaha
pengendalian pencemaran air perlu pula dilakukan untuk melindungi
kesehatan para pemanfaat air dan lingkungannya.

5. Pengembangan sumber-sumber air dan pembangunan pengairan
dalam rangka penyediaan air untuk keperluan-keperluan tersebut di
atas dengan kwantitas dan kwalitas yang memadai, sering diperlukan
tanah, baik tanah-tanah negara maupun tanah-tanah dengan hak
perorangan, baik yang berupa hutan maupun tanah-tanah daratan lainya.
Peraturan-peraturan perundangan mengenai pertanahan sudah banyak
berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960), namun sering terjadi keadaan di dalam masyarakat yang
berhubungan dengan masalah pemilikan, penguasaan dan penggarapan
tanah tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan-
peraturan perundangan.
Hal-hal ini diperkirakan mungkin terjadi karena beberapa sebab, antara
lain:

144