Page 184 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Tata cara pembebasan tanah dengan hak perorangan seperti tersebut
di atas dilaksanakan dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan- ketentuan
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, sedang pelaksanaan pembayaran
ganti rugi dilakukan secara langsung oleh Proyek yang bersangkutan kepada
yang berhak dan bersama dengan itu dilakukan pula penyerahan/pelepasan
hak atas tanah secara tertulis.

Untuk penggunaan tanah-tanah kawasan hutan guna proyek perundang-
undang proyek pengairan masih belum ada peraturan yang mengatumya.
Dalam rangka penggunaan tanah untuk pelaksanaan proyek-proyek
pengairan, baik untuk pengembangan sumber-sumber air yang serba guna
maupun khusus untuk pengembangan irigasi dihadapkan pada masalah-
masalah pembebasan tanah sebagai berikut:

1. Tanah-Tanah Kawasan Hutan
a. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tata cara tentang
penyelesaian pemakaian tanah-tanah kawasan hutan, baik yang
dibawah kekuasaan Direktorat Jenderal Kehutanan maupun
dengan Hak Penguasaan Hutan (H.P.H.) untuk Proyek-proyek
Pemerintah seperti halnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 1975, dapat merupakan suatu hal yang dapat
menghambat pelaksanaan proyek. Penyelesaian izin penggunaan
hutan sering didasarkan pada kebijaksanaan pimpinan yang
bersangkutan setempat.
b. Di beberapa daerah di pulau Jawa dan Bali, setiap pengurangan areal
kawasan hutan untuk proyek pengairan selalu dimintakan tanah-
tanah lain sebagai penukar/pengganti, dengan menunjuk pada
ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang Nomor 5 tahun I967
tentang “Ketentuan- ketentuan Pokok Kehutanan”dan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang “Perencanaan Hutan”
yang menentukan luas kawasan hutan minimal 30% dari seluruh
luas daratan. Hal ini akan sangat memberatkan proyek, baik dari
segi anggaran maupun teknis pencaharian tanah penukamya.

149