Page 187 - Masalah Pertanahan di Indonesia

(2) Apalagi untuk perluasan jaringan tersier yang pada dasamya di
serahkan tanggung jawab pembuatannya kepada para petani
pemanfaat air sendiri akan terasa sangat berat, karena mereka tidak
memperoleh ganti rugi.

b. Di Daerah-daerah Pengembangan Baru
Pada daerah-daerah irigasi yang jaringan-jaringan irigasinya baru selesai
dibangun, diperlukan kegiatan masyarakat tani, antara lain pencetakan
sawah.

Pada dasamya pembukaan sawah baru (pencetakan sawah) adalah
tanggung jawab masyarakat tani sendiri, akan tetapi kenyataannya proses
pencetakan sawah mengalami hambatan - hambatan yang disebabkan
oleh:
(1) Keadaan ekonomi para petani pemilik tanah sangat lemah sehingga
sambil melakukan pencetakan sawah, masih harus melakukan
pekerjaan-pekerjaan untuk dapat memenuhi keperluan hidup
sehari-hari;
(2) Status tanah sering tidak diketahui dengan jelas, karena sertifikat
tanah belum ada, sehingga mengalami kelambatan-kelambatan
memperoleh kredit untuk pencetakan sawah (menurut laporan ha1
ini telah dapat diatasi, bahwa di dalam rangka pelaksanaan Kredit
Investasi Kecil (K.I.K.) kredit telah dapat diperoleh dengan surat
keterangan penilikan);

(3) Pemilikan tanah secara guntai (absentee), yang pemiliknya besar
kemungkinannya memang bukan petani;
(4) Kurangnya minat pemilik setempat atau seorang guntai dalam
penggunaan tanahnya untuk dijadikan sawah.
c. Di Daerah Pengembangan Rawa Untuk Pertanian.

Walaupun dalam beberapa hal telah adanya kerjasama antar instansi,
baik Pemerintah maupun Swasta, tetapi dalam pengembangan ini masih
terdapat masalah, ialah :
(1) Adanya areal yang akan dikembangkan yang bertindihan dengan
daerah-daerah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Pertambangan;

152