Page 190 - Masalah Pertanahan di Indonesia

2. Berhubungan dengan itu kiranya dapat diajukan di sini bahan pemikiran
pemecahan masalah, antara lain:

a. Perlu pemikirın serta penelitian/pendaftaran terhadap luas pemilikan
tanah pertanian dan sistem pengusahaannya dihubungkan dengan
pengelolaan irigasi yang rasional pada tingkat usaha tani, sehingga
peningkatan produktivitas dapat dirasakan dan memadai bagi
penghidupan petani penggarap beserta keluarganya;
b. Perlu ditingkatkan pelaksanaan peraturan untuk pencegahan
terhadap proses pemecahan luas pemilikan tanah yang antara lain
disebabkan oleh pembagian warisan, penjualan sebagian dari tanah
yang dimiliki dan sebagainya;

c. Penguatan hak milik atau hak lain atas tanah dengan sistem
sertifikat untuk memberikan kejelasan atas status tanah serta
dapat memberikan ketenangan bagi yang bersangkutan, sehingga
dapat meningkatkan partisipasi para petani dalam usaha-usaha
pengembangan irigasi dan peningkatan produksi pangan;
d. Perlu ditingkatkan pelaksanaan peraturan-peraturan perundangan
yang membatasi pemilikan tanah secara absentee sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada (Peraturan Pemerintah
Nomor 224 Tahun 1961 pasal 3 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 1964, jo PP. No. 4 Tahun 1977) untuk kelancaran
pengelolaan irigasi pada tingkat usaha tani dan peningkatan
produksi pertanian umumnya dan pangan khususnya;
e. Memantapkan perencanaan tata guna tanah dalam rangka tindak
lanjut dari pada perencanaan pengembangan wilayah yang memadai
keperluan dan dapat diatasi oleh berbagai instansi pelaksana
pembangunan, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia dapat
mencapai sasaran-sasaran yang direncanakan;

f. Konsolidasi tanah (land consolidation) untuk meningkatkan
efektivitas dan intensitas pembagian air irigasi perlu memperoleh
pemikiran.

155