Page 195 - Mozaik Rupa Agraria
P. 195
Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 mengatur setiap WNI Non
Pribumi yang membeli tanah hak milik dari rakyat (“pribumi”)
harus melepaskan haknya kepada negara (menjadi tanah negara)
dan memohon Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Kepala DIY,
dengan kata lain HGB terbit berdasar SK Gubernur, aturan ini
tidak mencantumkan alasan, kecuali tafsir pemerintah bahwa
pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 merupakan
affirmative action, yaitu menyelamatkan hak rakyat kecil dari
pemodal besar.
Gubernur DIY menerbitkan surat Surat Gubernur No 593/4811
(12 November 2012) dan Surat Gubernur DIY No 593/0708 (15 Februari
2013) untuk menangguhkan perpanjangan HGB dan Hak Pakai
utamanya yang terbit melalui SK Kepala Daerah, untuk diinventarisasi
sebagai tanah Kasultanan atau Kadipaten Pakualaman. Nasib HGB
yang hampir jatuh tempo kadaluwarsa dan menjadi agunan di
lembaga keuangan tidak dapat diperpanjang, sehingga lembaga
keuangan terancam memberikan pinjaman tanpa agunan.
Gambar 3. Surat Gubernur No 593/4811 (12 November 2012) dan Surat Gubernur DIY
No. 593/0708 (15 Februari 2013), Sumber: Primer.
182 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang
