Page 198 - Mozaik Rupa Agraria

Wilayah BPN Provinsi DIY yang isinya pemberian hak milik tanah
kepada WNI dapat dilakukan tanpa membeda-bedakan suku, ras,
agama, maupun asal-usul, sebagaimana diatur UU No.5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA); UU No. 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; Keputusan Presiden No. 33 Tahun
1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di DIY;
Perda DIY No. 3 Tahun 1984 tentang Berlaku Sepenuhnya UUPA
di DIY, Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 dan Surat Edaran
Kepala BPN RI No. 520-1609 (17 November 1999).

Petugas bersikeras bahwa ia sekedar melaksanakan tugas
dari Kasultanan Yogyakarta, merujuk surat Gubernur DIY No.
430/3703 tahun 15 Nopember 2010.

Alasannya Sultan HB X dan Gubernur DIY tidak bisa
dipisahkan. Ong tak patah arang. 26 Agustus 2015, Ong
dipertemukan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul.
Pertemuan itu hanya mempertegas sikap Kantor Pertanahan
Bantul sebelumnya. Pada kesempatan itu, Kepala Kantor
Pertanahan menjelaskan posisi Instruksi Kepala Daerah DIY 1975
sebagai pseudowetgeving (legislasi semu) dan pelaksanaannya
sebagai diskresi. Ong meminta supaya keputusan penolakan
tersebut dituangkan dalam surat keputusan resmi.

Menurut Kamus Besar Hukum Bahasa Belanda,
pseudowetgeving adalah regelstelling door een betrokken
bestuursorgaan zonder dat dit op grond van een uitdrukkelijke
wettelijke bepaling die bevoegdheid bezit, artinya legislasi semu
adalah tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa
memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas
memberikan kewenangan kepada organ tersebut. Legislasi

Hak Asasi Manusia dan Agraria 185