Page 199 - Mozaik Rupa Agraria

semu tidak termasuk peraturan perundang-undangan maupun
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), melainkan kebijakan.
Apakah dalam membuat legislasi semu pemerintah tetap
harus mempertimbangkan kesesuaian kebijakan dengan UU,
sifat situasi yang mendesak, dan etika serta moral? Prof. Ni’matul
Huda, SH, guru besar Hukum Tata Negara UII, berpendapat, “Ya,
benar.

Kalau sudah ada UU yang mengatur tidak boleh dibuat
kebijakan, ia tidak boleh bertentangan dengan UU atau asas-asas
pemerintahan yang baik.”

Pada 23 September 2015, surat dari Kepala Kantor Pertanahan
Bantul, Nomor 2074/834.02/IX/2015, diterima Ong, isinya Kepala
Kantor Pertanahan Bantul meminta petunjuk kepada Kantor
Wilayah BPN Provinsi DIY (surat No. 1917/8-34.02/IX/2015,
tertanggal 4 September 2015) dan telah memperoleh petunjuk dari
yang bersangkutan (surat No. 1525/300-34/IX/2015, tertanggal 11
September 2015). Surat itu tidak menjawab apa-apa, hanya surat
korespondensi.

Perjuangan Ong tidak berhenti. Ia bersama penyintas yang lain
melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan
DIY atas dugaan tindakan maladmnisitrasi. Laporan Hasil Akhir
Pemeriksaan (LHAP) ORI yang tertuang dalam surat no 0052/
LM/III/2016/YOG (9 Februari 2018) menyatakan Instruksi Kepala

Daerah DIY tahun 1975 dipandang sudah tidak relevan dengan
kondisi sekarang dan semestinya mempertimbangkan aspek
hukum dan perlindungan HAM sehingga tidak lagi membedakan
warga asli atau warga keturunan, suku, agama, ras serta golongan.

186 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang