Page 246 - Mozaik Rupa Agraria

Empangau maupun perairan lainnya. Sebelum dibentuk Rukun
Nelayan, segala urusan yang menyangkut penangkapan ikan dan
pembagian daerah tangkapan adalah kewenangan dari seorang
Ketua Nelayan. Sampai tahun 1970-an, saat Empangau masih
berstatus menjadi kampung/dusun, segala otoritas menyangkut
urusan nelayan, adminstrasi kampung, hingga adat menjadi kuasa
Kepala Kampung sampai tahun 1970-an.

Sebagai elite, pengurus organisasi nelayan mempunyai
kewenangan mengatur keuangan yang berasal dari hasil
pengelolaan kawasan perairan. Organisasi nelayan juga
menerbitkan seperangkat aturan yang membatasi dan mengatur
penangkapan ikan di wilayah perairan Empangau. Peraturan ini
sebagian diadopsi dari Kitab Hukum Adat Kerajaan Melayu Bunut,
sebagian lagi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan
warga, dan aturan dari pemerintah. Aturan dalam pengelolaan
perairan ini dihasilkan dari musyawarah nelayan yang diadakan
rutin tiap awal tahun.
Pengurus nelayan memiliki kewajiban menjaga perairan,
serta memiliki hak untuk mengeluarkan sanksi bagi pelanggar
aturan. Peraturan Danau Lindung mempunyai sanksi yang sangat
berat untuk pelanggarnya. Sebagai contoh, pernah ada warga
yang nekad mencuri indukan arwana di danau. Setelah ditelusuri,
akhirnya ditangkap kemudian diadili, dijatuhilah pencuri itu
hukuman denda yang mencapai hampir seratus juta rupiah. Ia
terpaksa menjual kebun dan hampir saja rumahnya, lalu pergi
ke Malaysia. Hal yang paling berat, seumur hidup dia tidak boleh
bekerja di danau Empangau. Sanksi yang keras ini yang membuat
peraturan nelayan itu tetap ditegakkan hingga kini dan tidak
seorang pun warga berani melanggar.

Agraria Perairan, Pesisir dan Perdesaan 233