Page 274 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

dan kekayaan alam lainnya harus tetap dalam garis sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Monopoli penguasaan tanah oleh pemodal besar
hendaknya dicegah. Negara berkewajiban membatasi penguasaan
tanah berlebihan baik oleh pribadi maupun korporasi. Negara wajib
memastikan rakyat miskin punya akses cukup atas tanah dan keka-
yaan alam serta dipenuhinya program pendukung melalui reforma
agraria sejati.
Ketepatan konsep, objek dan subjek reform menjadi syarat refor-
ma agraria taat asas kerakyatan. Ada tiga hal yang perlu diingatklan
terkait dengan recana redistrubusi tanah jutaan hektar kepada rakyat.
Pertama, per-definisi redistribusi tanah tak sebangun dengan reforma
agraria. Urut-urutan yang tepat ialah: redistribusi tanah merupakan
bagian dari landreform, dan landreform adalah bagian (inti) dari
reforma agraria.
Landreform mutlak guna mengakhiri ketimpangan penguasaan
tanah. Sedangkan reforma agraria, selain mengandung landreform
juga mencakup program pendukung pasca landreform. Reforma
agraria ialah landreform plus program pendukung. Karenanya, reforma
agraria lebih luas dari landreform, apalagi sekedar redistribusi tanah.

Menarik garis tegas
Kedua, objek redistribusi tanah mestinya tanah-tanah yang
dikuasai secara luas dan monopolistik—baik oleh negara maupun
swasta, baik individu maupun badan usaha—yang selama ini menye-
babkan ketimpangan dan ketidakadilan. Untuk itu diperlukan inden-
tifikasi cermat seluruh objek reform yang potensial untuk didistri-
busikan kepada rakyat kecil. Haruslah dipastikan posisi lahan (objek)
berada di sekitar orang (subjek) penerima manfaat. Harus dihindari
transmigrasi, contact farming atau inti-plasma yang di masa lampau
terbukti gagal, sudah pasti bukan reforma agraria sejati, malah memi-
cu konflik sosial baru. Penyediaan data objek dan subjek ini harus
melibatkan rakyat calon penerima manfaat melalui organisasinya
yang sejati. Tanah-tanah yang sudah dikuasai rakyat diintegrasikan

255