Page 234 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

224 Di Atas Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa
Megaproyek MP3EI Bekerja?

Setelah semua data itu diserahkan, pihak PT Arutmin tak bisa berkutik lagi, dan menyatakan siap bertanggung jawab. Maka
diputuskan, pihak PT Arutmin harus menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp 3 milliar, dengan rincian Rp 1 milliar setiap 1
tahun, dan dikelola pihak Koperasi setempat yang baru dibentuk. Selain itu, juga menyediakan beberapa buah sumur bor
untuk keperluan warga. Dapat dibayang betapa gembiranya warga Simpang Empat Sumpol menyambut kemenangan mereka
itu. Di sana sini terlihat wajah-wajah penuh suka cita. “Akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil juga,” ucap seorang
warga dengan mata berbinar-binar haru. Selesaikah sudah perjuangan masyarakat Simpang Empat Sumpol? “Belum,” jawab
Ibu Diyana, tokoh perempuan setempat. “Kami masih menuntut tanggung jawab pihak perusahaan (PT Arutmin, red) atas
pencemaran Sungai Salajuan yang sampai sekarang belum dipenuhi, serta sarana kesehatan Puskesmas,” Ibu Diyana juga
mengingatkan, agar masyarakat Simpang Empat Sumpol tidak terlena dengan kemenangan yang telah dicapai.

Penutup

Kerusakan sosial-ekologis yang tercipta bersamaan dengan pengerukan isi perut bumi, dalam hal ini batu bara, yang terjadi
di Kalimatan Selatan adalah cerita panjang sejak zaman Belanda. Laju pengerukan ini sedikit melambat di masa penjajahan
Jepang sampai masa kekuasaan Orde Lama. Pengerukan isi bumi ini terjadi kembali dalam bentuk yang semakin parah sejak
berkuasanya rezim otoriter Orde Baru sama paska-reformasi. Semakin parahnya pengerukan juga berarti semakin parahnya
kerusakan sosial-ekologis di menyertainya.

Pengrusakan sosial-ekologis yang tercipta bersamaan dengan pengerukan isi bumi di Kalimantan Selatan ini juga melahirkan
ragam perlawanan rakyat yang bermacam-macam. Perlawanan-peralawanan ini adalah bentuk dari konflik agararia yang
semakin hari semakin beralarut dengan korban yang tidak sedikit tentunya.[]

Catatan:

1. PT. Chong Hua OMD pada tahun xxxx izin PKP2B dibatalkan pemerintah. Kawasan konsesinya kemudian dikapling-kapling untuk
perusahan pertambangan lainnya.
2. Kompas, Jumat, 28 Juli 2006.
3. Dinas Pertambangan Prop. Kalsel, 2007. PROBLEMATIKA PERTAMBANGAN BATUBARA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Bahan
Presentasi)
4. Fatah, Lutfi, M. Hadri Imansyah, Udiansyah, Gt. Chaerudin. 2007. The Impact of Coal Mining on the Economy and Environment of South
Kalimantan Province, Indonesia. Banjarbaru: Lambung Mangkurat University. Laporan tidak dipublikasi.