Page 29 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 29
19
Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!
No Peraturan Substansi yang diperbaiki PIC
39 Permen Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2011 Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 PP Kementerian
tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Pertanian
Varietas Rekayasa Genetik, serta memperlancar
pelaksanaan Pengujian, Penilaian, Pelepasan
dan Penarikan Varietas
40 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. Perlu pengaturan pelaksanaan mengenai Kementerian
07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis kriteria, persyaratan kawasan, lahan, lahan Pertanian
Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan cadangan pertanian berkelanjutan, dan tata
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan cara alih fingsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan sebagai aturan pelaksana dari
PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Menyangkut “Keterlanjuran Penggunaan
Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non
Kehutanan”
41 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2012 Peraturan Pendukung dari Peraturan Presiden Kementerian
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dalam Negeri
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Kepentingan Umum
Pendapatan dan Belanja Daerah
42 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Peraturan Pendukung dari Peraturan Presiden BPN
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelasanaan No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
43 Peraturan Kementerian Keuangan No. 13/PMK.02/2013 Peraturan Pendukung dari Peraturan Presiden Kementerian
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung bagi No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keuangan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
dari APBN Kepentingan Umum
44 Perda Kab. Simalungun No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Perlu perubahan atas RTRW Simalungun Pemerintah
Kabupaten Simalungun dalam rangka mendukung inventasi di Kabupaten
Kabupaten Simalungun simalungun
