Page 26 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 26
16 MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
No Peraturan Substansi yang diperbaiki PIC
20 Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang RTR Pulau Sulawesi Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Kementerian
Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan PU
pembangunan proyek-proyek MP3EI
21 Perpres No. 3 Tahun 2011 tentang RTR Pulau Kalimantan Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Kementerian
Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan PU
pembangunan proyek-proyek MP3EI
22 Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Pengaturan mengenai Pengembangan Kementerian
Kawasan Strategis dan Infrastrutur Selat Sunda Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Koordinator
Sunda termasuk tata cara pengadaan Bidang
mekanisme dan persyaratan unsolicited Perekonomian
project, jaminan pemerintah, serta skema
pengusahaan
23 Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Kementerian
Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan PU
pembangunan proyek-proyek MP3EI
24 Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali Percepatan Penetapan Perpres tentang RTR Kementerian
Pulau Jawa-Bali guna mendukung MP3EI PU
25 Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail Kementerian
Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah tentang pertambangan bawah tanah dalam Kehutanan
Tanah rangka investasi geothermal (Perpres) sebagai
aturan pelaksana dari PP No. 68 Tahun 1998
tentang Kawasan Pelestarian Alam dan
Kawasan Suaka Alam
26 Perpres No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Penguatan peraturan tentang PSO, IMO, dan Kementerian
Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang TAC Perkeretaapian dalam bentuk perpres Keuangan,
Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang Kementerian
Perkeretaapian Milik Negara serta Perawatan dan PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian Perhubungan,
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Kementerian
BUMN,
Bappenas
27 Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peraturan Operasional terhadap UU No. 2 Kemterian
Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Perkonomian
Umum Pembangunan dalam rangka Kepentingan
Umum
