Page 28 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

18 MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

No Peraturan Substansi yang diperbaiki PIC

34 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 Perlunya pengaturan mengenai fasilitas Kementerian
tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau pembebasan atau pengurangan pajak Keuangan
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan penghasilan badan (tax holiday) untuk
mendorong investasi dan sebagai atauran
pelaksana dari UU No.25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dan PP No. 94 Tahun 2010

35 Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.011/2011 Perubahan terhadap system klasifikasi barang Kementerian
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan dalam rangka pelaksanaan Amandemen Keuangan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Kelima Harmonized System (HS) dan Revisi
Kedua ASEAN Harmonized Tariff
Nomenclature (AHTN) serta memenuhi
kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi
barang nasional

36 Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.04/2011 Dibutuhkan bagi kendaraan atau sarana Kementerian
tentang Impor sementara pengangkut yang digunakan sendiri oleh Keuangan
wisatawan mancanegara dan pemasukan
barang pendukung kegiatan MICE (meeting,
incentive, convention, exhibition), Revisi
Peraturan Menteri Keuangan No.140 Tahun
2007 tentang Impor Sementara

37 Peraturan Menteri ESDM No.34 Tahun 2009 tentang Perlunya Peraturan yang mengatur tentang Kementerian
Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Penerapan DMO untuk migas, batubara, dan ESDM
Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, Peraturan gas untuk Pengembangan Industri
Menteri ESDM No.17 tahun 2010 tentang Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara,
Peraturan Menteri ESDM No.03 Tahun 2010 tentang
Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan
Kebutuhan dalam Negeri

38 Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Perlunya peraturan yang mengatur kejelasan BPN
Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah kriteria dan pendayagunaan atas tanah
Terlantar terlantar, khususnya untuk budidaya tanaman
(tanaman pangan, holtikultura dan/atau
perkebunan) dan ternak sebagai aturan
pelaksana PP No. 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar