Page 23 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 23
13
Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!
masalah dan hambatan-hambatan bagi pelaksanaan MP3EI. Selanjutnya, pada setiap provinsi juga dibentuk KP3EI Provinsi
dengan tugas dan mandat serupa.
Gambar 9:
Upaya mengintegrasikan MP3EI dengan rencana
pembangunan nasional dan daerah.
Sumber: MP3EI, 2011: 23.
Dengan model struktur semacam itu, maka pemerintah Republik Indonesia saat ini hanyalah tampil sebagai para panitia
pelaksana dari kepentingan kelas borjuasi. Terlebih, aparatus negara secara aktif membuka seluasnya aliran kapital
industrial dan finansial serta mempermudah masuknya investasi di Indonesia. Untuk tujuan itu, maka pemerintah Indonesia
memangkas habis (debottlenecking) seluruh regulasi dan perundang-undangan yang dianggap menghambat dan
mengganggu kepentingan pengusaha.
Berikut beberapa daftar perundangan dan regulasi yang sudah diselesaikan untuk mendukung MP3EI:
No Peraturan Substansi yang diperbaiki PIC
1 UU. No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Percepatan pengadaan tanah dalam rangka BPN
Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum pembangunan kepentingan umum
2 PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam Kementerian
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan kawasan pelestarian alam dan Kehutanan
pelaksanaan undang-undang No. 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (sebagai pengganti PP No.
68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam)
