Page 21 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

11
Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!

Panitia Pelaksana MP3EI

Salah satu yang penting untuk diperhatikan dalam melihat apa peran yang dimainkan oleh negara dalam membuat MP3EI
bekerja adalah dengan memerhatikan bagaimana organisasi aparatus negara berubah. Dan kerangka kerja MP3EI memang
mengharuskan organisasi negara mengalami perubahan yang radikal untuk memastikan proyek-proyek MP3EI bekerja. Hal
ini dimungkinkan karena memang MP3EI sendiri memiliki klaim bahwa desain pembangunan tersebut adalah sebuah
“terobosan bersejarah” untuk “transformasi ekonomi” oleh negara yang bersifat “not business as usual”. Di dalam naskah
MP3EI (2011: 20-21) dinyatakan:

“...dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat 'Not Business As Usual'. Perubahan
pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia
Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan
pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula
proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya
akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing... Peran
Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk
membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa
kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya,
sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif
jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah
sekitar pusat pertumbuhan ekonomi. ”

Upaya aparatus negara untuk membuat MP3EI bekerja juga tampak dalam usahanya untuk mengintegrasikan setiap rencana
pembangunan ekonomi Indonesia. Upaya integrasi melalui MP3EI dianggap penting sebab pengalaman pembangunan di
masa Reformasi membuat pembangunan nasional dengan pembangunan daerah tidak berjalan secara integratif dan
ketidakmerataan pembangunan, utamanya di bidang pembangunan infrastruktur, justru dianggap bertambah besar (Kuncoro
2013: 30).

Di bawah MP3EI semua rencana pembangunan nasional dan daerah, rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah, serta
kerangka regulasi akan dievaluasi. Langkah-langkah strategis akan diambil untuk merevisi atau mengubah regulasi untuk
menarik investor, memberi insentif di sektor tarif, pajak, dan mengubah regulasi perburuhan, perijinan serta penyediaan
tanah. Pendeknya, dengan MP3EI, negara hendak mengorganisasikan-ulang seluruh kapasitas kekuatan dan kekuasaan yang
dimilikinya melalui rencana desain pembangunan, regulasi, bujet dan keuangan negara untuk membuat megaproyek ini
berjalan.

Lalu, dengan kelembagaan macam apa MP3EI diurus dan dikelola? Siapa para panitia pelaksana untuk memenuhi ambisi
MP3EI itu? Pada 20 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang
suatu lembaga yang bernama Komite Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI).