Page 25 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 25

Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!
                                                                                                                                   15




              No                  Peraturan                      Substansi yang diperbaiki      PIC

             12   Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran   Pengaturan mengenai Penggunaan BBM bagi   Kementerian
                  dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu  transportasi dan sebagai revisi terhadap   Koordinator
                                                           Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual   Bidang
                                                           Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM   Perekonomian
                                                           Tertentu

             13   Perpres No. 65 tanun 2011 tentang Percepatan   Perlunya aturan pelaksanaan yang   Kementerian
                  Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat  mempertajam rencana pembangunan   PPN/
                                                           infrastruktur di Papua dan Papua Barat   Bappenas
                                                           sebagai pelaksana dari Perpres No. 5 Tahun
                                                           2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014


             14   Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan   Perlunya aturan pelaksanaan yang   Kementerian
                  pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat   mempertajam rencana pembangunan   PPN/
                  sebagaimana diubah dengan Perpres No. 84 Tahun 2011  infrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan   Bappenas
                                                           pelaksana dari Perpres No. 5 Tahun 2010
                                                           tentang RPJMN Tahun 2010-2014

             15   Perpres No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua   Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme   Kementerian
                  atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang   dan persyaratan unsolicited project, jaminan   PU
                  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam   pemerintah, pembebasan tanah, serta
                  Penyediaan Infrastruktur                 penyelenggaraan pengembangan infrastruktur
                                                           secara 'business to business' di dalam
                                                           kawasan pengusahaannya

             16   Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan   Percepatan Penetapan Perpres tentang RTR   Kementerian
                  Perkotaan Denpasar, Bandung, Gianyar, dan Tabanan  KSN di Bali untuk pelaksanaan pembangunan   PU
                                                           proyek-proyek MP3EI


             17   Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Kawasan   Percepatan penetapan Perpres tentang RTR   Kementerian
                  Perkotanaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan   KSN di Kawasan Makassar dan sekitarnya   PU
                  Takalar                                  untuk pelaksanaan pembangunan proyek-
                                                           proyek MP3EI

             18   Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan   Percepatan penetapan Perpres tentang RTR   Kementerian
                  Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo     KSN di Kawasan Medan dan Sekitarnya untuk   PU
                                                           pembangunan proyek-proyek MP3EI

             19   Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera  Percepatan penetapan Perpres tentang RTR   Kementerian
                                                           Pulau Sumatera untuk pelaksanaan proyek-  PU
                                                           proyek MP3EI
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30