Page 27 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!
17

No Peraturan Substansi yang diperbaiki PIC

28 Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem Kementerian
Pengelolaan Ekosistem Mangrove mangrove berkelanjutan yang merupakan Kehutanan
bagian integral dari pengelolaan wilayah
pesisir yang terpadu dengan pengelolaan
daerah aliran sungai diperlukan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sector,
instansi dan lembaga

29 Perpres No. 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Kemenko
Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Perekonomian
dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional pada Tingkat Nasional sebagai arahan
strategis untuk mendukung pengelolaan
sistem informasi sumber daya air

30 Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sebagai pelaksanaan keputusan MK terhadap Kementerian
Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BP Migas ESDM

31 Keppres No. 22 tahun 2011 tentang Badan Promosi Pelaksanaan Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2009 Kementerian
Pariwisata Indonesia tentang Kepariwisataan Pariwisata dan
Ekonomi
Kreatif

32 Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Penyeimbangan dan penyelarasan Kementerian
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan Kehutanan
Primer dan Lahan Gambut lingkungan serta upaya penurunan emisi gas
rumah kaca melalui penundaan pemberian izin
baru hutan alam primer dan lahan gambut
yang berada di hutan konservasi, hutan
lindung, hutan produksi (hutan produksi
terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan
produksi yang dapat dikonservasi) dan area
penggunaan lain

33 Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2011 Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar Kementerian
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan yang Mendorong Industri Hilir produk CPO Keuangan
Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang trurunannya khususnya yang terkait dengan
Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Truf Bea Keluar penerapan bea keluar progresif untuk kelapa
sawit, karet, kakao, termasuk industri
turunannya (contoh: industry bio diesel) dan
PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak
ganda (double taxation)