Page 72 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

62 MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Proyek Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur Jumlah Proyek Nilai Proyek (juta USD)

Bandara 1 214,00

Jalan Tol 13 32.519,53

Air Bersih 5 590,67

Sanitasi/TPA 3 150,00

Pembangkit Listrik 4 4.716,50

Jumlah 26 38.190,70
Sumber:
Indonesia Infrastructure Initiatives.

Dalam proyek MP3EI proyek-proyek infrastruktur tersebut didanai melalui bujet pemerintah, atau perusahaan-perusahaan
negara, dari investasi sektor swasta, dan dari pendanaan donor bilateral maupun multilateral, termasuk dari dana negara-
negara di wilayah Asia Timur. Pembiayaan dan pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur oleh MP3EI didapat
melalui tiga jalur, yaitu memangkas subsidi-subsidi untuk rakyat yang dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur;
meningkatkan pendapatan negara melalui pajak; dan menambah hutang. Dari sekian opsi, pemangkasan subsidi rakyat dan
penambahan hutang adalah jalur utama yang ditempuh oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Selain itu, mekanisme lain yang ditempuh untuk membiayai banyaknya pembangunan infrastruktur dalam proyek MP3EI
adalah melalui mekanisme public-private partnership (PPP). Secara umum, PPP didefinisikan sebagai “kontrak jangka
panjang antara negara dan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur publik”. Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD), misalnya mendefinisikan PPP sebagai “suatu persetujuan antara
pemerintah dan satu atau lebih perusahaan swasta (yang bisa termasuk operator dan lembaga pemberi biaya) dimana
sektor swasta yang emnjadi mitra memberikan layanan publik yang juga bertujuan agar pihak swasta dapat mengambil
keuntungan dalam layanan publik itu” (Rulliadi 2013: 1-2).

Menggantikan model pembangunan infrastruktur yang umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN, mekanisme PPP
mulai dikenalkan di Indonesia pada masa Reformasi dan semakin intensif pada 2005, ketika isu tentang good governance
mulai mendapatkan tempat dalam diskursus reformasi politik dan birokrasi di Indonesia. PPP kemudian menjadi pendekatan
baru dalam pembangunan infrastruktur yang dianggap segaris dengan semangat good governance itu, yang dalam kasus ini
diasumsikan sebagai negara mesti memberi tempat bagi sektor swasta untuk turut terlibat dalam membangun layanan
publik dan infrastruktur.

Penggunaan PPP sebagai mekanisme pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan resep dan anjuran Bank Dunia.
Pada World Development Report tahun 1994 yang bertajuk “Infrastructure for Development”, Bank Dunia mengenalkan PPP