Page 67 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

57
MP3EI dan Perubahan Radikal dari Peran Negara

Periode Karakteristik & Latar Agenda dan Produk Kebijakan Beberapa Catatan Penting

Rezim Otoriter 1. Tumbangnya Sukarno Beberapa paket kebijakan yang menandai awal era 1. Paket kebijakan di awal
Pembangunan, dan tampilnya ini yang semuanya mangabaikan UUPA 1960 masa pemerintahan
Orde Baru, Suharto sebagai Suharto adalah paket
1966 – 1998. penguasa baru 1. UU No. 1/19767 tentang Investasi Modal Asing. kebijakan yang semakin
diwarnai dengan 2. UU No. 5/1967 tentang kehutanan sebagai bagian memperlebar pemisahan
pembalikan segala dari paket untuk memfasilitasi investasi modal wilayah kehutanan dari
sesuatu yang ada di dari luar dan dalam negeri pada sektor ekstraktif. wilayah agraria.
masa sebelumnya. 3. UU No. 8/1967 tentang Investasi modal dalam 2. 'Tanah untuk pembangunan'
2. Penyederhanaan negeri. adalah mantra yang
sistem kepartaian 4. UU No. 11/1967 tentang pertambangan. menjadikan semua
menjadi hanya dua 5. Tahun 1972 pemerintah mendirikan sebuah BUMN kebijakan pertanah-an
partai politik dan yang bernama Perhutani untuk wilayah Jawa dan menjadi 'halal' walaupun
satu golongan karya, Madura dengan Peraturan Pemerintah No. itu meng-
pemaksaan asas 2/1972. ancam/mengabaikan
tunggal untuk semua 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64/1957, keselamatan rakyat.
organisasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berwenang 3. 'Tanah untuk Pembangunan'
serikat menjadi atas kawasan hutan Jawa Barat yang dinilai juga penanda pembeda
strategi penting bagi berbeda dengan kawasan Jawa Tengah dan Jawa dari kebijakan 'tanah
penciptaan stabilitas Timur. Kemudian Suharto memasukkan kawasan berfungsi sosial' di masa
politik demi hutan Jawa Barat ini ke dalam kontrol Perhutani sebelumnya. Dengan
pembangunan. dengan Peraturan Pemerintah No. 2/1978. demikian semua kebijakan
Struktur militer land reform yang telah
berbasis teritori Tanah untuk pembangunan dimulai sejak UUPA 1960
dibuat paralel dihentikan.
dengan struktur 1. Pendaftaran tanah yang diwajibkan Peraturan 4. Agenda Land Reform
administrasi Pemerintah No. 10/1961 dihentikan dan direduksi maknanya hanya
pemerintahan, demi pemerintah secara resmi membubarkan sebagai administrasi
memastikan setiap Pengadilan Land Reform. Semua kasus perebutan pertanahan, yang pada
kecenderungan tanah diserahkan ke pengadilan negeri. UU No. kenyataannya adalah tahap
mempromosikan 7/1970. awal bagi terciptanya pasar
pandangan- 2. Memasukkan keseluruhan kebijakan redistribusi tanah.
pandangan lahan ke dalam kendali birokrasi. Hal ini ditandai
'sosialisme dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.
Indonesia’. 55/1980.
3. Sejak Suharto 3. Setelah terpilih kembali tahun 1988, Suharto
berkuasa kebijakan mengeluarkan Direktorat Jenderal Agraria dari
ekonomi Indonesia Departemen Dalam Negeri dan meningkatkannya
dibentuk oleh empat menjadi sebuah badan yang disebut Badan
paradigma besar Pertanahan Nasional (BPN).
yang saling
bertanding yaitu: Penciptaan Pasar Tanah
nasionalisme, Tahun 1995 BPN sebuah proyek yang didukung oleh
populisme, Bank Dunia yang disebut dengan Indonesian Land
birokratisme Administration Project (ILAP) yang dalam bahasa
predatoris, dan Indonesia disebut dengan Proyek Administrasi
liberalisme. Pertanahan.