Page 63 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

53
MP3EI dan Perubahan Radikal dari Peran Negara

Produk Kebijakan/UU/PP Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan

UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem UU ini bersama dengan UU No. 24 Tahun 2011 adalah cara yang dengannya negara
Jaminan Sosial Nasional memediasi irisan antara sirkuit keuangan degan sirkuit produksi syarat-syarat
produksi nilai yaitu tenaga kerja.

Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Definisi kepentingan umum dalam UU ini mendapat tentangan yang keras dari
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan organisasi-organisasi masyarakat sipil, hingga pada tahun 2006 Perpress ini direvisi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Perpress No. 65 tahun 2006.

Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Paket ini memuat matriks program berisi serangkaian tindakan pemerintah dalam
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi memfasilitasi kapital.

Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Namun, perubahan-perubahan itu tidak menghilangkan subtansi bahwa akan terjadi
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor banyak pengusiran, penggusuran dan pencerabutan rakyat dari sepetak ruang hidup
36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah atas nama kepetingan umum, padahal dibelakangnya bersembunyi kepentingan
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk penciptaan nilai.
Kepentingan Umum

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Salah satu fasilitas yang diberikan kepada pemilik modal dalam UU ini adalah hak
Penanaman Modal menguasai atas tanah yang di bagian penjelasan dijelaskan sebagai berikut:
1. Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di
Undang Undang ini menggantikan UU PMA muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35
1967 dan UU PMDN 1968. Sebelumnya (tiga puluh lima) tahun.
Pemerintah membedakan investasi 2. Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan
dibedakan dengan investasi modal dalam diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat
negeri. Sejak dikeluarkannya UU ini yang diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.
ada hanya 'modal'. 3. Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25
(dua puluh lima) tahun.

Pada tanggal 25 Maret 2008 MK membacakan putusan atas gugatan terhadap
Undang Undang ini, dari keseluruhan gugatan, hanya pasal 22 (tentang penguasaan
tanah/HGU, HGB, HP) yang dianulir, terutama tatacara perpanjangan penguasaan
tanah. Selebihnya, majelis hakim menganggap tetap konstitusional.
Pada tahun ini juga keluar Perpres No. 111 tahun 2007 tentang Peraturan Presiden
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Penanaman Modal.

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Undang Undang ini didasarkan pada pasal 31 ayat 3 UU No 25 Tahun 2007 Tentang
Ekonomi Khusus Penanaman Modal.