Page 61 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

51
MP3EI dan Perubahan Radikal dari Peran Negara

Produk Kebijakan/UU/PP Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan

UU No. 86 Tahun 1958 tentang Pertimbangan Penerbitan UU ini:
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik 1. Bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan milik
Belanda Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perjuang-
an pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijaksanaan pembatalan
K.M.B;
2. Bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan K.M.B dan
perjuangan pembebasan Irian Barat tersebut di atas sudah tiba waktunya untuk
mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang
berada di dalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi dari perusahaan-
perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik Negara;
3. Bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut
dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat
Indonesia dan pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan Negara;

UU No. 16 Prp Tahun 1965 tentang Pertimbangan UU ini, poin 3 dan 4:
Pencabutan Undang Undang No. 78 Tahun bahwa untuk melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi
1958 Tentang Penanaman Modal Asing Yang dan prinsip Dekon untuk membangun ekonomi nasional yang bersih dari sisa-sisa
Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang imperialisme dan feodalisme, harus dikikis habis penanaman/operasi modal asing
Undang No. 15 Prp Tahun 1960 di Indonesia, sehingga dapat memperbesar produksi nasional guna mempertinggi
tingkat penghidupan Rakyat Indonesia;
bahwa dengan dihentikannya penanaman operasi modal asing di Indonesia perlu
ada pengaturan pelaksanaan dari pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara No. VI/ MPRS/1965 dan kerja sama ekonomi dengan luar
negeri, terutama negara-negara Nefo.

UU No. 44 Prep Tahun 1960 Tentang UU ini menggantikan UU Pertambangan Kolonial, Indische Mijnwet 1899. UU ini
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi kemudian melahirkan perusahaan negara (PN): PN Pertambangan Minyak Nasional
(Pertamina), PN Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo), PN Gas Bumi Nasional
(Permigan).

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru diikuti dengan adaptasi negara
Modal Asing (UU PMA) secara besar-besaran terhadap moda perluasan sirkuit kapital. Pemerintahan Suharto
pada tahun 1967 memulai kembali kerjasama dengan IMF yang pada tahun 1965
UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan- diusir oleh pemerintahan Soekarno.
ketentuan Pokok Kehutanan
Modal utama sikuit kapital bergerak berasal dari ledakan harga minyak dan hutang
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- luar negeri yang difasilitasi oleh IGGI. Masuknya modal dari hutang ini kemudian
ketentuan Pokok Pertambangan diikuti dengan institutional re-arrangement yang memfasilitasi kelancaran kapital di
bidang industri ekstraktif; pertambangan dan kehutanan. Setelah UU ini terbit,
berbagai macam kontrak karya di sektor mineral ditandatangani, terutama
UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman pertambangan skala besar. Termasuk di dalamnya kontrak karya migas dan batubara.
Modal dalam Negeri (UU PMDN)