Page 62 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

52 MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan
Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Produk Kebijakan/UU/PP Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan

UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan UU ini adalah pengganti UU No. 44 Tahun 1960. UU ini menegaskan kedudukan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pertamina sebagai perusahaan negara dengan tanggung jawab 1) pengelola
Negara sumberdaya migas, 2) perangkat negara yang berkewajiban memberikan pelayanan
BBM kepada publik.

Penandatanganan LoI dengan IMF (oleh Krisis keuangan pada tahun 1997 diatasi dengan penyesuaian struktural di segala
Suharto) bidang agar selaras dengan kepentinga kapital.

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Bersama IMF dan ADB negara melakukan perubahan struktural besar-besaran di
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sektor keuangan, mengingat capital circuit of finance adalah aliran darah bagi
Tentang Perbankan pertumbuhan ekonomi, sedang pertumbuhan adalah akumulasi kapital. Peran Bank
Indonesia, kebijakan komposisi modal asing-tidak asing dirubah sedemikian rupa,
UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank hingga tak ada hambatan bagi uang untuk mengalir dari dan kemana saja sebagai
Indonesia lubrikasi bagi sirkuit produksi nilai. dalamnya kontrak karya migas dan batubara.

PP No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian
Saham Bank Umum

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Beberapa hal tentang pengerukan barang tambang di wilayah hutan dijelaskan di sini,
walaupun khusus untuk bahan tambang ini diatur dalam UU pertambangan.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Konsep “dikuasai oleh negara” yang pada masa Orde Lama berarti penguasaan
Gas Bumi secara langsung menjadi “penguasaan secara tidak langsung” melalui kepemilikan
seluruh saham di BUMN. Di sini negara harus tampil sebagai 'perusahaan' ketika
berhubungan dengan alam dan rakyat.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang UU ini membicarakan tentang kendali terhadap kepatuhan dan ketertiban rakyat untuk
Ketenagakerjaan menjamin kelancaran proses produksi nilai.

Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Penambahan untuk beberapa pasal.
Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU ini membicarakan tentang independensi BI. (lihat bagian atas)
UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan UU ini memberikan peluang lebih besar bagi kegiatan pertambangan untuk
Perpu No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan menggunakan kawasan hutan lindung
Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Menjadi UU